Rapot Merah, IMM Sumsel Kritik Pemerintah Kota Palembang dari Kemiskinan hingga Pengangguran dan Kinerja PJ Walikota

Palembang – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Selatan (DPD IMM Sumsel) mengkritisi soal kinerja Pemerintahan Kota Palembang yang terjadi akhir-akhir ini. IMM sebagai organisasi yang kritis dan konsisten dalam mengkritisi kebijakan publik, hari ini menyoroti beberapa kebijakan Pemerintahan Kota Palembang.

Dalam hal ini Ketua Umum DPD IMM Sumsel melalui Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik IMMawan Wahyu Nugroho menyikapi dengan fenomena-fenomena yang hari ini terjadi di Kota Palembang, yang seharusnya seorang Pejabat Walikota (PJ) yang seyogyanya meneruskan suatu Nawacita yang belum terselesaikan pada Kepemimpinan Walikota Sebelumnya.

Tetapi hari kami menyoroti Pejabat Walikota (Pj) memerankan suatu Gimick yang seolah-olah memiliki suatu indikasi Politis yang entah mau di bawa kemana Kota Palembang ini, dengan sistem yang tidak jelas.

Sedangkan di tahun 2022 Kota Palembang ini sudah memiliki permasalahan yang harus menjadi kewajiban untuk di tuntaskan. Hal itu juga pernah disampaikan Pj Walikota Palembang sewaktu Beliau masih menjabat Sebagai Sekda. Terkait dengan kemacetan, kemiskinan, pengangguran, banjir di tambah lagi kesinambungan program prioritas dari Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi ke Pemerintah Daerah.

“DPD IMM Sumsel melihat hari ini tidak adanya suatu implementasi ke masyarakat, sedangkan dalam penuturan beliau menyampaikan pogram prioritas di tahun 2022-2023 akan lebih memfokuskan terhadap persoalan yang menyentuh masyarakat, seperti mengurangi angka kemiskinan, angka pengangguran. Akan tetapi sampai detik ini kami lihat, ucapan itu hanya buaian belaka, atau hanya sekedar wacana belaka tidak adanya aksi konkrit dalam penuntasan oleh PJ Walikota Palembang,” ungkap Wahyu kepada awak media pada Jumat (06/10/2023).

Wahyu menuturkan, hari ini kita diperlihatkan sembrawutnya tata kelola Kota Palembang yang di mana bahu jalan pun yang seyogyanya prioritas untuk pejalan kaki ini malah di jadikan tempat parkir. Hal itu, menurut kami ini sangat membahayakan baik pedagang  maupun pembeli.

Hal itu menunjukkan menurut kami suatu langka mundur, yang tidak pernah diperhatikan, apalagi terkait dengan jalan-jalan kota yang ada di Palembang, yang sampai hari ini pun masih banyak kerusakan, maupun lubang-lubang, yang luput tak terlihat. ini sama saja sangat membahayakan pengguna transportasi khususnya roda dua.

Ini menjadi Rapot Merah Pemerintah Kota Palembang dalam 10 tahun kebelakang, progres maupun kebijakan yang hari ini sama sekali tidak menyentuh masyarakat. (red PY)